2 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran dan 57 Juta Penerima MBG

Jakarta. Pencerahnews.com – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 memang memerintahkan agar program makan bergizi gratis (MBG) tak mengambil mandat alokasi anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN sesuai UUD 1945.

Namun, di sisi lain, lewat putusan itu, MK turut menegaskan program MBG sebagai kebijakan yang mulia dan tetap sah untuk dilanjutkan.

MBG merupakan program prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yang diluncurkan perdana pada 6 Januari 2025 atau dua bulan sejak pelantikan keduanya pada 20 Oktober 2024.

Kebijakan itu tertuang lewat Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. Namun, setahun sebelum program itu resmi diluncurkan, pada 2024 pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo telah lebih dulu membentuk badan pelaksananya, lewat Badan Gizi Nasional (BGN).

Di tahun pertama pelaksanaan selama periode Januari 2025-Januari 2026, total ada 55,1 juta penerima program tersebut. Mereka meliputi siswa PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Jumlah itu melampaui target awal yang hanya 6 juta penerima manfaat.

Total penerima MBG terdistribusi lewat 19,1 ribu unit dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, dengan jumlah pegawai atau relawan yang terlibat sebanyak 780 ribu.

Pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun pada 2025 atau tahun pertama pelaksanaan MBG, yang diambil dari alokasi anggaran pendidikan. Jumlah tersebut jauh lebih besar dari anggaran yang dialokasikan untuk Kemendikdasmen sebesar Rp33,55 triliun.

Meski dalam perjalanannya, pemerintah melakukan efisiensi hingga 14,2 persen menjadi Rp229 triliun.

“Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu Rp268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun, jadi sekitar Rp38 triliun sudah efisiensi,” kata Dirjen Anggaran Kemenkeu Sudarto di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (9/10).

Per 30 September lalu, realisasi belanja MBG telah mencapai Rp153,2 triliun. Berbeda dari 2025 yang hanya diambil dari alokasi pendidikan, pada 2026, alokasi MBG juga diambil dari anggaran kesehatan dan ekonomi.

Persentase dari tiga sumber pendanaan itu mencapai 83,4 persen pendidikan, 9,2 persen kesehatan, dan 7,4 persen ekonomi.

Sementara untuk 2027, pemerintah dan DPR telah menyepakati pagu indikatif untuk MBG sebesar Rp240,20 triliun, turun Rp30 triliun dari usulan awal sebesar Rp270,20 triliun. Dan secara khusus alokasi untuk pelaksanaan program sebesar Rp232,88 triliun, dan Rp7,33 triliun untuk manajemen.

Dengan alokasi tersebut, BGN menargetkan kenaikan jumlah penerima manfaat sebesar 72,4 juta, dengan rincian 60,6 juta siswa dan 11,8 juta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Setiap rupiah anggaran harus memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas gizi masyarakat,” ujar Kepala BGN, Sudaryono pada 17 September lalu.

Inovasi dan Perbaikan

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny mengatakan per 9 Oktober 2026, jumlah penerima manfaat MBG sebesar 57,5 juta merujuk Surat Penetapan Penerima Manfaat Sementara (SPS), dengan total realisasi anggaran Rp153,2 triliun.

Menurut Tysa, pihaknya juga telah melakukan sejumlah evaluasi dan perbaikan menyusul kritik dan kasus keracunan program tersebut di daerah. Beberapa perbaikan meliputi perjanjian kerja sama baru dengan mitra dan yayasan, pelabelan ompreng, hingga MBG prasmanan.

Per 5 Oktober, BGN juga resmi memberlakukan penyesuaian insentif dari semula Rp6 juta per hari per SPPG, menjadi Rp2 ribu per porsi atau ompreng.

Sementara, pelabelan ompreng telah diberlakukan resmi per 2 September lewat Surat Edaran yang dikeluarkan BGN. Menurut Tysa, pelabelan berupa batas waktu konsumsi makanan, lokasi konsumsi, segel pengaman, hingga kontak pengaduan.

“Labeling ompreng sudah sejak September lalu, membuat jam selesai memasak, waktu batas konsumsi, contact SPPG, dan tulisan ‘makanan wajib dikonsumsi di tempat’ dan ‘tidak untuk dibawa pulang’,” kata Tysa, Selasa (13/10).

Selain itu, inovasi juga meliputi MBG prasmanan yang uji cobanya telah dimulai dalam dua pekan awal Oktober ini. Menurut Tysa, selama uji coba, pihaknya akan terus memantau pelaksanaannya di beberapa daerah uji coba.

Prasmanan MBG memiliki sejumlah kelebihan, karena makanan disajikan dengan hangat dan mengurangi risiko kontaminasi selama proses distribusi. Dia mengklaim, skema itu juga lebih disukai siswa-siswa di sekolah.

“Nanti Kita lihat secara komprehensif seperti apa hasil monev-nya, namun yang jelas selama proses pilot project ini, tim Kita terus memantau ke lapangan,” ujar Tysa.

Uji coba MBG prasmanan ditargetkan dilakukan di 5 ribu SPPG hingga akhir 2026. Saat ini, baru ada 62 SPPG yang melakukan uji coba di di sejumlah provinsi, mulai Merauke, Madura, Jawa, hingga Riau.

“Kalau tidak terjadi masalah yang begitu signifikan, kami rencananya sampai dengan akhir tahun menargetkan paling tidak minimal 1.000 sampai dengan 5.000 dapur sudah bisa melaksanakan MBG dengan cara prasmanan,” ujar Kepala BGN, Sudaryono usai meninjau pembagian MBG di SDN Cot Meuraja, Aceh Besar, Selasa (13/10).